Sekitarsilampari.com, MUSI RAWAS - Dana santunan kematian yang merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dibawah kepemimpinan Bupati Hj. Ratna Machmud dan Hj. Suwarti diduga tega-teganya dijadikan ajang pungli oleh salah satu oknum Kadus di Megang Sakti V. Sabtu, (20/11/2022)
Sebagaimana disampaikan langsung oleh warganya kepada Wartawan Sekitar Silampari berinisial (P) warga Dusun 06 Desa Megang Sakti V (13/11) yang mengaku dalam mengurus dana santunan kematian senilai Tiga Juta Rupiah untuk suaminya dia diminta membayar uang sebanyak Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan dua kali pembayaran oleh Kadusnya berinisial (EI) yang menurut pengakuannya terkesan seperti diharuskan untuk bayar pungutan tersebut.
"Di awal Saya sudah bayar dua ratus ribu rupiah Mas, nah di waktu pencairan dari Bank Sumsel, saya diminta lagi dua ratus ribu rupiah sampai-sampai saya diikuti nyampai rumah sama Kadusnya untuk bayar uang yang dua ratus lagi , jadi total jumlah empat ratus ribu rupiah semuanya,"terang warga ini menjelaskan dan minta namanya jangan disebutkan.
Berbeda dengan (P) warga Dusun 06 Megang Sakti V berinisial (J), juga diduga mengalami hal yang sama yang membedakan hanya adanya selisih nominal yang di minta bayar Rp. 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah), dari kasus ini diduga adanya pungutan yang sama dalam urusan santunan kematian kepada warga lainnya.
Namun ketika dikonfirmasi langsung ke Kadus berinisial (EI) membantah hal itu, meskipun pihak Media telah menjelaskan bahwa sumber informasi adalah dari warganya sendiri yang merasa dirugikan.
"Siapa sumber dan mana buktinya, pencairan santunan kan langsung lewat rekening,"jelasnya saat ditemui Wartawan Media Sekitar Silampari dikediamannya. Sabtu (20/11/2022)
Terkait hal ini Ketua DPW Lembaga Garuda Sakti (LGS) Sumsel, Binsar Siadari menyayangkan dugaan pungli dalam mengurus dana santunan kematian tersebut.
"Dugaan ada pungli didalam dana santunan kematian ini, sangatlah kita sayangkan. Andai itu nantinya benar, kok bisa-bisanya masih ada oknum yang mengambil kesempatan, kan sangat menyakitkan bagi keluarga yang berduka dan menurut saya itu sangat keterlaluan dan juga memalukan,"tegasnya.
Lebih lanjut Ketua LGS ini meminta pihak Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut kasus ini, "terlepas besar kecilnya nilai kerugian yang ditimbulkan. Namun hal ini menyangkut sosial, yang mencederai kepentingan masyarakat yang tidak bisa dibiarkan, supaya jangan terulang lagi kedepannya,"terangnya.
Sementara itu dikantornya beberapa hari sebelumnya kepada Wartawan Kades Megang Sakti V Raswandi, mengatakan bisa saja biaya yang dikatakan oleh warganya untuk urusan santunan kematian sudah merupakan kesepakatan kedua belah pihak.
"Sebab kemungkinan besar andaikan tidak dibantu oleh perangkatnya, warga yang dimaksud tidak dapat mengurus dana santunan kematian, tanpa pendampingan seperti Kadus, jadi wajar kan kalau ngurus ke Muara Beliti itu butuh biaya minyak kendaraan dan juga biaya yang lain-lain, " jelas Kades Raswandi menanggapi.
(Tim)