MUSI RAWAS - Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dan Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas tentang Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas.
Penandatanganan yang dilakukan oleh Bupati Musirawas Hj. Ratna Machmud dan Ketua DPRD Musirawas Azandri itu dilaksanakan di Gedung Rapat Paripurna DPRD Musirawas, Rabu (2/3/2022).
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Musirawas, Amir Hamzah, dalam Rancangannya menyebutkan ada sebanyak 14 Peraturan Daerah (Raperda) yang terdiri dari 10 Eksekutif dan 4 dari inisiatif DPRD Musirawas.
Sementara itu, Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menjelaskan bahwa hampir setiap kegiatan pemerintah sudah tentu memiliki legal standing. Dalam hal ini Peraturan Daerah (perda) menjadi salah satu kebutuhan.
"Bersama DPRD Musirawas akan dibahas satu persatu untuk segera dijadikan Perda," ujar Bupati Bersama Wakil Bupati Musirawas, Hj. Suwarti Burlian, kepada wartawan usai Rapat Paripurna.
Sementara itu, Ketua DPRD Mura, Azandri, saat diwawancarai bahwa 4 inisiatif Raperda DPRD itu tidak serta merta ada, namun sudah menjadi pertimbangan dan pertimbangan yang matang untuk diusulkan dan dibahas menjadi perda.
"Seperti Raperda Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) oleh DPRD hal ini tentu tidak tersosialisasinya sejumlah perda yang sudah diterbitkan."
“Kami berpendapat sosialisasi perda ini penting diatur sedemikian rupa sehingga peraturan-peraturan itu dapat dijangkau oleh masyarakat,” ujar Azandri
Begitu juga soal Ilegal Fishing, lanjut Azandri, perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
"Terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kami menilai sudah sangat penting. Bagaimana saat ini kita melihat kebhinekaan tunggal ika sudah mulai luntur. Dan raperda ini akan mengatur dan memperbaiki ulang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan,” tandasnya (Red/Adv)